Dewan Pers : Profesi Wartawan Harus dilepas Jika Mencalonkan Diri Pada Pemilu

Dewan Pers : Profesi Wartawan Harus dilepas Jika Mencalonkan Diri Pada Pemilu

Politik

Informasi yang disampaikan media melalui pemberitaan dimasa-masa pemilihan umum (Pemilu), tentunya juga berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Untuk itu media haruslah bekerja secara profesional dan sesuai dengan kode etik.

Demikian yang disampaikan Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, yang juga menjabat Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, saat menjadi pemateri dalam workshop Bakti Untuk Negeri yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Kamis (6/9)

Ia juga menegaskan bahwa pers hendaknya mengakomodasi  serta merangkum semua kepentingan-kepentingan  pihak yang terlibat dalam pemilu.

“Janganlah pers dijadikan “kuda pacuan” saat pemilu, sebab masing-masing pihak tentunya mempersiapkan kuda pacunya masing-masing saat pemilu.Tentunya kami Dewan Pers menghimbau agar pers tidak membuat sesuatu menjadi gaduh,” terang Imam.

Disamping itu dijelaskan Imam, bahwa perlu ada ketegasan antara kepentingan redaksi dan kepentingan usaha pada sebuah media.

“Ketegasan redaksi dan perusahaan harus jelas, sehingga pers tidak lagi terjebak pada kontestasi peserta pemilu yang semestinya  berjalan sesuai konsep demokrasi, dan tidak dibuat keruh karena pemberitaan,” sambungnya.

Sementara anggota Dewan Pers Indonesia lainnya Jimmy Silalahi, Ketua Komisi Hukum dan perundang-undangan, mengimbau awak media melepaskan profesi sebagai wartawan jika ingin mencalonkan diri dalam pilkada, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pers.

“Ketika sudah masuk ke ranah politik, maka di saat itu juga yang bersangkutan kehilangan legitimasinya sebagai wartawan, Ini sama layaknya TNI ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.

Ia mengatakan pihaknya tidak bermaksud melarang-larang seseorang untuk masuk ke ranah politik, karena itu merupakan hak semua orang.

Hanya saja ketika sudah masuk ke ranah politik, maka yang bersangkutan harus mundur dari pers dan statusnya sebagai wartawan.

Workshop yang mengusung tema “Penguatan pemberdayaan ekosistem pers melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi,” ini diikuti puluhan wartawan baik cetak televisi, online serta perwakilan humas pemerintahan provinsi, dan beberapa dari kabupaten atau kota.

 

– Budi Adrian –

Sumber : sumbartoday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *