BPJS Kesehatan Diambang Kebangkrutan?

BPJS Kesehatan Diambang Kebangkrutan?

Berita Sumbar

Kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2017 lalu diketahui memiliki beban defisit yang cukup tinggi. Menurut data, jumlahnya mencapai Rp9,75 triliun.

Kondisi ini kemudian dinilai cukup memprihatinkan dan harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.

Hal itu diungkapkan oleh Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati. Ia menilai, dengan kondisi keuangan yang seperti itu, BPJS Kesehatan sedang diambang kebangkrutan.

“Bayang-bayang kebangkrutan BPJS Kesehatan harus mendapat respons serius oleh pemerintah, karena ini menyangkut amanat konstitusi terkait dengan jaminan kesehatan nasional,” katanya dalam sebuah keterangan pers.

Menurutnya, saat ini pemerintah dapat melakukan terobosan signifikan atas persoalan beban keuangan BPJS Kesehatan ini.

Salah satu caranya, melakukan elaborasi program BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah yang dalam praktiknya juga menerapkan program kesehatan untuk warganya. Elaborasi program ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban keuangan BPJS Kesehatan.

Diharapkan pula, Kementerian Kesehatan dapat menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuat sistem kolaboratif antara program Pemda di bidang kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, BPJS Kesehatan dapat melakukan langkah alternatif dengan menerapkan sistem “cost sharing” atau berbagi biaya dengan peserta BPJS Kesehatan untuk tiga layanan kesehatan sebagaimana tertuang di tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS.

Langkah ini lebih rasional daripada membebankan seluruh biaya ke peserta BPJS Kesehatan.

“Soal berapa presentase yang ditanggung, silakan dirembug. Yang pokok intinya warga negara harus terlayani masalah kesehatannya dengan baik dan di sisi lain BPJS Kesehatan juga tidak semakin defisit,” jelas dia.

Di bagian lain, Okky mengemukakan, mencermati tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang berimplikasi atas dihapusnya manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bagian yang dihapus tersebut yakni bagi ibu melahirkan dengan sehat, katarak dan layanan fisioterapi, sehingga menimbulkan reaksi masyarakat atas kebijakan tersebut, hendaknya ditangguhkan.

“Saya meminta agar tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan agar ditangguhkan pelaksanaannya dan harus disosialisasikan hingga ke bawah. Masyarakat di bawah gelisah dan resah atas tiga Peraturan Direktur BPJS tersebut,” papar Okky kemudian.

Oleh Ocky Anugrah Mahesa

Sumber : finansial.m.klikpositif.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *