Saturday, August 18, 2018
49.366 debitur akses KUR di Sumbar

49.366 debitur akses KUR di Sumbar

Berita Sumbar Ekonomi & Bisnis
Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Barat pada semester I 2018 mencapai Rp1,5 triliun untuk 49.366 debitur, kata Kepala Biro Perekonomian setempat, Heri Nofiardi.

“Realisasi terbanyak itu di Kota Padang Rp197,7 miliar dilanjutkan Pasaman Barat Rp160, 8 miliar dan Pesisir Selatan Rp133 miliar,” katanya di Padang, Kamis.

Ia mengatakan itu terkait upaya pemerintah membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha dengan memperkuat permodalan melalui perbankan.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Sumbar, penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp763,6 miliar diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp583, 7 miliar.

Sektor perikanan juga menyerap cukup banyak dana KUR di Sumbar mencapai RpRp40,4 miliar. Sementera sektor terendah yang menyerap dana kredit itu adalah konstruksi sebesar Rp225 juta.

Heri mengatakan pemerintah daerah terus mendorong agar penyerapan KUR antara sektor perdagangan dan produksi seimbang sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksaaan KUR.

Aturan baru yang mulai berlaku Januari 2018 itu memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha sektor produksi untuk mendapatkan akses permodalan melalui KUR. Bahkan bunga yang semula 9 persen dipangkas menjadi 7 persen.

Hanya saja sebagian lembaga keuangan penyalur KUR di daerah terkesan masih ragu untuk memberikan akses luas bagi debitur baru yang bergerak di sektor produksi seperti perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan karena kekhawatiran akan membengkaknya kredit macet.

“Itu bisa dipahami. Memberikan kredit pada debitur lama yang sudah terpercaya risikonya lebih kecil, tetapi KUR ditujukan untuk menstimulan UMKM agar berkembang sehingga perbankan, mau tidak mau, harus ambil risiko,” kata Heri.

Persoalan klasik yang ditemui di lapangan menurut dia adalah debitur yang tidak memiliki agunan untuk mengakses KUR, padahal usahanya banr-benar membutuhkan suntikan modal.

Pemprov Sumbar menurutnya telah mencoba menginisiasi konsep jaminan melalui perusahaan daerah bagi debitur tersebut.

Artinya debitur bisa tetap mengakses KUR walaupun tidak punya agunan. Agunan itu dijamin oleh Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yaitu PT. Jamkrida Sumbar.

Salah satu buah dari konsep itu adalah Program Nagari Elok Sejahtera (NES).

Namun karena keterbatasan anggaran daerah, Jamkrida juga belum bisa memberikan jaminan untuk semua pelaku UMKM. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *